Analisis Kritis Terhadap Praktik E-Government di Negara Berkembang

 

"E-GOVERNMENT OF INDIA"

    Pembahasan mengenai e-government merupakan salah satu topik yang terus menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa dekade belakangan. Hal ini selaras dengan program program pemerintah di hampir seluruh negara untuk mengadopsi ICT (Information and Communication Technology/Teknologi Informasi dan Komunikasi) dalam menjalankan pemerintahan. Investasi bernilai miliyaran dolar pun dikucurkan untuk membiayai proyek e-government nasional dengan harapan bahwa e-government akan mampu mengadirkan modernisasi dan efisiensi pada sistem pemerintahan. Ketika kita mencoba untuk melakukan pencarian daring di mesin penelusuran terkait dengan kata kunci “egovernment”, maka kita akan menemukan ratusan ribu sumber yang dirujuk dan ditampilkan pada layar perangkat kita. Tema yang menjadi titik tekan pun beragam, mulai dari penerapan e-government di berbagai lokasi – mancanegara maupun di antar daerah di Indonesia.

    Manfaat adanya e-government disuatu negara sangat penting disamping untuk perbaikan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat umum juga untuk meningkatkan transparansi, kontrol dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah yang nantinya diharapkan dapat menjawab persoalan persoalan yang terjadi di masyarakat. Prinsip e-government memang sudah diterapkan diberbagai negara baik negara maju atau sedang berkembang. Dalam upaya untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan masyarakat setempat dengan cara yang paling efektif, transisi ke sistem di mana pemerintah daerah menyediakan layanan mereka dalam lingkungan elektronik menghasilkan hasil yang positif bagi karyawan dan warga.

    Kali ini saya akan membahas mengenai aplikasi e-government yang ada di negara India.  India sendiri adalah sebuah negara berkembang di Asia Selatan, dengan jumlah penduduk terbanyak kedua setelah Tiongkok, yakni berjumlah lebih dari satu miliar jiwa, dan merupakan negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah yang terbesar ketiga di dunia dalam produk domestik bruto, diukur dari segi paritas daya beli, dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India merupakan negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia serta memiliki pemerintah India juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki senjata pemusnah massal.

    Dalam konteks ekonomi India, setiap sektor dipengaruhi oleh e-government. Akibatnya, Pemerintah India telah meluncurkan inisiatif e-government dengan menyediakan semua layanan secara elektronik sebanyak mungkin. Pemerintah India meluncurkan beberapa proyek untuk mendukung e-government, seperti e-seva, smart govt, digital India, e-kranthi dan lain-lain. Masing-masing proyek ini tampaknya memberi manfaat yang besar bagi warga negaranya. Namun, ada beberapa tantangan terkait implementasi e-government di negara India. Tantangan ini tampaknya menjadi rintangan bagi keberhasilan e-government di Negara India. Yakni, sosial ekonomi, budaya, kendala teknis, privasi, masalah keamanan dan lain-lain. Selain itu, masih ada masalah-masalah yang berkaitan dengan sosial ekonomi yang berlaku di negara India seperti pengangguran, kemiskinan, pendidikan, kesehatan, perbankan dan bisnis, dll. Untuk mendukungnya, setiap negara bagian, di negara ini, telah meluncurkan berbagai inisiatif (proyek e-government) untuk memberikan layanan tepat waktu kepada populasinya yang besar.

    Evolusi e-government di India dapat ditelusuri kembali ke tahun 1980-an dengan diperkenalkannya Jaringan Komputer Berbasis Satelit Nasional (NICET). Kemudian diluncurkan program Sistem Informasi Distrik Pusat Informatika Nasional (DISNIC) yang mengkomputerisasikan semua kantor distrik di negara tersebut. Perangkat keras dan perangkat lunaknya gratis diberikan kepada Pemerintah Negara Bagian. Pada tahun 1990 NICNET diperluas ke semua kantor pusat distrik dari ibu kota negara bagian. Tahun-tahun berikutnya telah menyaksikan sejumlah besar inisiatif e-government yang terdiri dari komputerisasi, tele-konektivitas dan konektivitas internet, di tingkat Negara/Negara Bagian.

    Ada empat jenis interaksi pemerintah dalam e-government Ini, yaitu Government to Government (G2G), Government to Citizen (G2C), Government to Business (G2B) dan Government to Employee (G2E). Beberapa inisiatif pemerintah dalam G2G adalah proyek Khajane di Karnataka dan SmartGov di Andhra Pradesh. MCA 21 dan Proyek e-Procurement di Andhra Pradesh dan Gujarat adalah contoh inisiatif G2B. Jumlah maksimum inisiatif telah diambil untuk proyek komunikasi G2C. Beberapa di antaranya adalah Komputerisasi Catatan Tanah, Proyek Bhoomi, Gyandoot, proyek e-Mitra di Rajasthan, e-Seva di Andhra Pradesh dan Penerimaan ke Perguruan Tinggi Profesional- Tes Masuk Umum (CET). Di antara negara-negara berkembang, India telah menjadi pengadopsi awal e-government. Setelah tahun 1980-an, telah ada beberapa inisiatif dengan proyek-proyek mengenai -government, yaitu, Gyandoot, e-seva, N-log, pemerintah pintar, rencana e-governance nasional, e-kranthi, loker digital dan india digital, dll.

    Seperti yang kita ketahui semuanya datang dengan kekurangan dan hal negatif juga. Dengan begitu e-government juga memiliki kekurangannya sendiri. Salah satu masalah utama adalah kurangnya konektivitas manusia ke manusia yang merupakan masalah besar di negara seperti India. Karena e-government adalah layanan berbasis teknologi, dan itu dapat memberikan alasan bagi pemerintah untuk memiliki kesalahan teknis yang cukup sering. Ini tentu menjadi tantangan besar, terutama di negara-negara yang memiliki tingkat membaca yang rendah. Karena akan selalu ada penolakan untuk berubah setiap kali ada sesuatu yang baru. Masalah kesenjangan digital kembali menjadi masalah utama. Pembagian masyarakat tergantung pada aksesibilitas dan kegunaan teknologi menciptakan masalah besar. Kehadiran kesenjangan digital disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, infrastruktur dan etnolinguistik. Kemiskinan ekonomi dapat terdaftar sebagai salah satu alasan utama di balik kesenjangan digital. Privasi dan keamanan adalah alasan utama lainnya bagi orang-orang yang tidak mendukung e-government. Untuk membuat e-government sangat efisien, langkah-langkah efektif harus diambil untuk melindungi informasi pribadi yang sensitif. Dalam kasus proyek pengembangan yang berisi informasi sensitif, seperangkat standar dan protokol keamanan yang jelas perlu dikembangkan.

    India memiliki populasi yang sangat tinggi yang menawarkan berbagai tantangan seperti menghasilkan nomor identifikasi unik untuk setiap warga negara, bersama dengan menyimpan catatan dan basis data dan juga memperbaruinya secara teratur. India adalah negara multibahasa. Internet sebagian besar menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasanya yang lagi-lagi menjadi masalah bagi mereka yang bahasa utamanya bukan bahasa Inggris. Sesuai sensus 2011, lebih dari 80% penduduk India tidak tahu bahasa Inggris. Sebagian besar aplikasi dalam e-government dalam bahasa Inggris dan di India bahasa Inggris tidak diterima oleh banyak orang. Dengan demikian, sebagian besar proyek e-government gagal di negara ini. Situs web e-government seperti vikaspedia.in (NeGP) tersedia dalam 21 bahasa yang menunjukkan sejauh mana pemerintah India berusaha mendorong e-government di India. Tingkat melek huruf yang rendah kembali memberikan tantangan berat bagi e-governance di India. Menurut sensus 2011 lebih dari 25% orang India bahkan tidak memiliki pendidikan dasar.

    Studi menunjukkan bahwa banyak orang yang dapat membaca dan menulis di kertas dan pena tidak tahu bagaimana menggunakan internet dan dengan demikian tidak dapat menggunakan inisiatif e-government yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Saat ini karena kurangnya pengetahuan TI dan akses ke teknologi dan koneksi web, sebagian besar penduduk tidak mengetahui berbagai proyek pemerintah dan keuntungannya. Pendapatan per kapita di India cukup rendah yang mengakibatkan kurangnya infrastruktur dan dengan demikian penggunaan e-government menjadi terbatas. Oleh karena itu, di tempat seperti India di mana perkembangan broadband sangat rendah, warga biasa merasa sangat sulit untuk mendapatkan akses ke internet. Selain semua tantangan yang disebutkan di atas, India juga menghadapi tantangan usia dan perbedaan gender. Banyak orang tua menolak keras mengadopsi teknologi baru dan tidak peduli mereka berpendidikan atau tidak mereka menyangkal menggunakan internet yang pasti tidak benar untuk generasi muda. Ketidaksetaraan gender di negara-negara berkembang merupakan hambatan utama lainnya. Di India persentase laki-laki melek huruf cukup tinggi daripada perempuan dan juga di sebagian besar daerah pedesaan bahkan jika perempuan melek huruf mereka masih tidak diperbolehkan untuk menggunakan internet karena stigma sosial.

       Berikut adalah link website official Negara India https://www.india.gov.in/. Dalam kesimpulannya menurut saya Pemerintah India sudah berusaha keras mendorong e-government dan juga menghabiskan banyak uang dalam berbagai proyek e-government tetapi belum cukup berhasil karena berbagai tantangan yang disebutkan di atas. Pemerintah perlu mengambil tindakan tegas untuk menyadarkan masyarakat tentang perkembangan terkini di bidang e-government. Di sisi lain, warga juga perlu menerima dan beradaptasi dengan teknologi baru.